“Bahwa saya berpesan sekaligus menyampaikan saran dan pendapat kenaikan gaji DPR RI harus di tunda dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek di dalam kehidupan rakyat Indonesia secara menyeluruh bukan handa di pandang sebelah mata untuk memelihara kemiskinan,” ujarnya.
Karawang, otentiknews.click – Praktisi Hukum Karawang H. Ujang Suhana, SH soroti tunjangan gaji Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Bahwa dengan adanya uforia tentang kenaikan gaji DPR RI tahun 2025 yang hampir Rp.3 juta per hari. Hal ini tentunya memicu perdebatan ditengah masyarakat, Selasa (26/8/2025).
Bahwa ia berpendapat untuk saat ini sangatlah tidak tepat dengan melihat keadaan secara realita di lapangan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan merajalela di mana-mana maka seyogyanya perlu di pertimbangkan kembali jadi jangan sampai ada wakil rakyat yang menari-nari di atas penderitaan rakyat yang mewakilkannya dan memilihnya pada waktu pemilu.
Ia menyikapinya sangat miris, jadi jangan sampai rakyat di jadikan sapi perah dengan beban biaya hidup dan pajak yang tinggi sementara wakil rakyat DPR RI yang hidup tanpa beban karena mulai dari gaji dan kesejahteraan serta pajak sudah di tanggung negara bahkan secara kasar DPR RI tidurnya pun di bayar, oleh karena itu ini sangat ironis dan miris melihat realita dan kenyataan kehidupan rakyat Indonesia.
“Bahwa saya berpesan sekaligus menyampaikan saran dan pendapat kenaikan gaji DPR RI harus di tunda dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek di dalam kehidupan rakyat Indonesia secara menyeluruh bukan handa di pandang sebelah mata untuk memelihara kemiskinan,” ujarnya.
Karena dengan adanya kemiskinan maka akan di pakai ajang korupsi, secara berjamaah oleh karena itu sudah gaji naik, kesejahteraan dan pajak di tanggung Negara dan uang rakyat pun di korupsi untuk bantuan rakyat miskin secara berjamaah dan ini namanya kejahatan dan penghianatan kepada rakyat dan sangat jauh menyimpang dari tujuan kemerdekaan Indonesia yang ke-80.
“Karena dimana mereka rakyat Indonesia kalo hanya bergelut dengan kemiskinan sementara para elit bergelimpangan dengan kemewahan, apakah ini yang di sebut MERDEKA bagi seluruh rakyat Indonesia ini pertanyaan yang harus di jawab oleh para elit dengan jelas sesuai makna Kemerdekaan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan apakah Rakyat Indonesia sudah sejahtera,” ungkapnya melalui keterangan tertulis kepada otentiknews.click, Selasa (26/8/2025).
Ia menegaskan, bahwa dengan adanya kenaikan gaji dan Tunjangan anggota DPR RI yang mengacu pada Surat Edaran Setjen DPR RI NO. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan no. S-520/MK.02/2015 dan menurut pendapat dan analisa saya menimbulkan beberapa pendapat di antaranya:
1. Pendapat publik tentang kenaikan gaji DPR RI sangat beragam, tetapi banyak yang mengungkapkan kekecewaan dan mempertanyakan keadilan. Berikut beberapa poin penting:
a) Kekecewaan publik: Banyak warga yang merasa tidak adil dengan kenaikan gaji DPR RI yang mencapai Rp.3 juta per hari, sementara rakyat biasa masih berjuang dengan kemiskinan dan kesulitan ekonomi.
b) Pertanyaan tentang keadilan: Publik mempertanyakan bagaimana DPR RI bisa menaikkan gaji sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat.
c) Perbandingan dengan kesejahteraan rakyat: Banyak yang membandingkan kesejahteraan anggota DPR RI dengan rakyat biasa, yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
d) Isu transparansi: Publik juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran negara dan bagaimana kenaikan gaji DPR RI dapat berdampak pada program-program yang lebih penting bagi rakyat.
“Isu kenaikan gaji DPR RI telah menjadi topik yang sensitif dan memicu perdebatan publik. Banyak yang berharap bahwa keputusan kenaikan gaji DPR RI dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat dan transparansi penggunaan anggaran negara,” ujarnya.
2. Pendapat rakyat miskin tentang kenaikan gaji DPR RI dapat bervariasi, tetapi banyak yang mengungkapkan kekecewaan, kemarahan, dan perasaan tidak adil. Berikut beberapa poin penting:
a) Kekecewaan: Banyak rakyat miskin yang merasa kecewa dengan kenaikan gaji DPR RI, karena mereka merasa bahwa kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi.
b) Kemarahan: Beberapa rakyat miskin mungkin merasa marah dengan kenaikan gaji DPR RI, karena mereka merasa bahwa DPR RI tidak memahami kesulitan hidup mereka.
c) Perasaan tidak adil: Banyak rakyat miskin yang merasa bahwa kenaikan gaji DPR RI tidak adil, karena mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sementara anggota DPR RI menerima gaji yang besar.
d) Kurangnya empati: Beberapa rakyat miskin mungkin merasa bahwa DPR RI tidak memiliki empati terhadap kondisi hidup mereka, dan bahwa kenaikan gaji DPR RI adalah contoh dari ketidakpedulian terhadap kebutuhan rakyat.
e) Pertanyaan tentang prioritas: Banyak rakyat miskin yang mempertanyakan prioritas DPR RI, dan apakah kenaikan gaji DPR RI lebih penting daripada program-program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.
“Menurut pendapat dan analisa saya dalam beberapa kasus, rakyat miskin mungkin merasa bahwa kenaikan gaji DPR RI adalah contoh dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan bahwa DPR RI tidak lagi mewakili kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi DPR RI untuk mempertimbangkan pendapat dan kebutuhan rakyat miskin dalam membuat keputusan yang berdampak pada kesejahteraan mereka,” paparnya.
Dengan adanya kenaikan gaji DPR RI dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil sekalipun sudah aturannya tetapi harus mempertimbangkan bagaimana untuk efisiensikan anggaran Negara (APBN) dan factor kemiskinan rakyat di Indonesia yang semakin merajalela dan akan mengakibatkan dan berdampak pada Rakyat Indonesia dengan beberapa hal seperti:
1. Kurangnya kesempatan ekonomi: Kemiskinan dapat membatasi kesempatan ekonomi bagi individu, sehingga mereka mungkin merasa terpaksa untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Stres dan frustrasi: Kemiskinan dapat menyebabkan stres dan frustrasi yang berkepanjangan, yang dapat meningkatkan kemungkinan individu untuk melakukan kejahatan.
3. Kurangnya akses ke pendidikan dan pelatihan: Kemiskinan dapat membatasi akses ke pendidikan dan pelatihan, sehingga individu mungkin tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
4. Ketergantungan pada kejahatan: Dalam beberapa kasus, kemiskinan dapat menyebabkan individu menjadi tergantung pada kejahatan sebagai sumber pendapatan, sehingga mereka mungkin merasa sulit untuk meninggalkan kejahatan.
5. Kurangnya kontrol sosial: Kemiskinan dapat menyebabkan kurangnya kontrol sosial, sehingga individu mungkin merasa lebih bebas untuk melakukan kejahatan tanpa konsekuensi.
Ia lebih lanjut menyampaikan, bahwa antara tingkat kejahatan dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai factor termasuk factor lain. berikut beberapa poin penting:
1. Korelasi positif: Penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat kemiskinan dan tingkat kejahatan. Artinya, semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kejahatan.
2. Faktor penyebab: Kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor penyebab kejahatan, karena individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin merasa terpaksa untuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
3. Jenis kejahatan: Kemiskinan dapat mempengaruhi jenis kejahatan yang dilakukan. Misalnya, individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin lebih cenderung melakukan kejahatan properti, seperti pencurian atau perampokan.
4. Lingkungan sosial: Lingkungan sosial yang buruk dapat memperburuk hubungan antara kemiskinan dan kejahatan. Misalnya, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kurangnya kontrol sosial dapat memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi.
5. Intervensi pemerintah: Intervensi pemerintah dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan dengan mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan ekonomi bagi individu.
6. Pendidikan: Pendidikan dapat membantu meningkatkan kesempatan ekonomi dan mengurangi kemungkinan kejahatan.
7. Keluarga dan komunitas: Keluarga dan komunitas yang kuat dapat membantu individu mengatasi kesulitan ekonomi dan mengurangi kemungkinan kejahatan.
8. Kontrol sosial: Kontrol sosial yang efektif dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan.
“Saya akan menyampaikan secara rinci Gaji anggota DPR RI tahun 2025 terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Berikut rinciannya: Gaji Pokok,” jelasnya.
Gaji anggota DPR RI tahun 2025 terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan. Berikut rinciannya:
Gaji Pokok :
– Anggota DPR RI: Rp4.200.000 per bulan
– Wakil Ketua DPR RI: Rp4.620.000 per bulan
– Ketua DPR RI: Rp5.040.000 per bulan
*Tunjangan*
-*Tunjangan Kehormatan :
– Anggota DPR RI: Rp5.580.000 per bulan
– Wakil Ketua DPR RI: Rp6.450.000 per bulan
– Ketua DPR RI: Rp6.690.000 per bulan
– *Tunjangan Komunikasi Intensif*:
– Anggota DPR RI: Rp15.554.000 per bulan
– Wakil Ketua DPR RI: Rp16.009.000 per bulan
– Ketua DPR RI: Rp16.468.000 per bulan
– *Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan & Anggaran*:
– Anggota DPR RI: Rp3.750.000 per bulan
– Wakil Ketua DPR RI: Rp4.500.000 per bulan
– Ketua DPR RI: Rp5.250.000 per bulan
– *Tunjangan Rumah*:
– Anggota DPR RI: Rp50.000.000 per bulan (tidak berlaku untuk Pimpinan DPR yang masih difasilitasi rumah dinas)
– *Tunjangan Jabatan*:
– Anggota DPR RI: Rp9.700.000 per bulan
– Wakil Ketua DPR RI: Rp15.600.000 per bulan
– Ketua DPR RI: Rp18.900.000 per bulan
– *Bantuan Listrik dan Telepon*: Rp7.700.000 per bulan (berlaku untuk semua level)
– *Uang Sidang/Paket*: Rp2.000.000 per bulan (berlaku untuk semua level)
– *Tunjangan PPh Pasal 21*: Rp2.699.813 per bulan (berlaku untuk semua level)
– *Asisten Anggota*: Rp2.250.000 per bulan (berlaku untuk semua level)
– *Tunjangan Keluarga*:
– Istri/suami: Rp420.000 per bulan
– Anak: Rp168.000 per anak per bulan (maksimal 2 anak)
– *Tunjangan Beras*: Rp30.090 per jiwa per bulan (maksimal untuk 4 jiwa)
*Estimasi Total Pendapatan:*
– Anggota DPR RI: lebih dari Rp100 juta per bulan
– Wakil Ketua DPR RI: sekitar Rp60 juta+ per bulan
– Ketua DPR RI: sekitar Rp.65 juta+ per bulan ¹
1. Anggota DPR RI: Rp4.200.000 per bulan
2. Wakil Ketua DPR RI: Rp.4.620.000 per bulan
3. Ketua DPR RI: Rp.5.040.000 per bulan
*Tunjangan*
– Tunjangan Kehormatan:
-Anggota DPR RI: Rp5.580.000 per bulan
-Wakil Ketua DPR RI: Rp.6.450.000 per bulan
-Ketua DPR RI: Rp.6.690.000 per bulan
-Tunjangan Komunikasi Intensif:
-Anggota DPR RI: Rp.15.554.000 per bulan
-Wakil Ketua DPR RI: Rp.16.009.000 per bulan
-Ketua DPR RI: Rp.16.468.000 per bulan
– Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan & Anggaran:
-Anggota DPR RI: Rp.3.750.000 per bulan
“Tentunya ini menimbulkan persepsi bahwa anggota DPR lebih memikirkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
6) Peningkatan Beban APBN: Kenaikan gaji DPR RI dapat meningkatkan beban APBN, yang dapat berdampak pada peningkatan defisit anggaran dan mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program-program lain yang lebih penting.
7) Pengurangan Anggaran untuk Sektor Penting: Kenaikan gaji DPR RI dapat mengurangi anggaran untuk sektor lain yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang dapat berdampak pada kualitas hidup rakyat.
8) Kurangnya Efisiensi: Kenaikan gaji DPR RI dapat menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi penggunaan anggaran negara, terutama jika kenaikan gaji tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja.
9) Dampak pada Inflasi: Kenaikan gaji DPR RI dapat berdampak pada inflasi, terutama jika kenaikan gaji diikuti dengan peningkatan konsumsi dan permintaan barang dan jasa.
“Dalam jangka panjang, kenaikan gaji DPR RI dapat berdampak pada kualitas hidup rakyat dan kemampuan negara untuk membiayai program-program yang lebih penting. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi yang lebih baik tentang kebutuhan dan prioritas anggaran negara untuk memastikan bahwa kenaikan gaji DPR RI tidak membebani keuangan negara dan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang berdampak langsung pada pendapatan dan kualitas hidup rakyat, seperti:
– Meningkatkan upah minimum: Meningkatkan upah minimum dapat membantu meningkatkan pendapatan rakyat dan mengurangi kemiskinan.
– Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan: Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat dan meningkatkan produktivitas.
– Meningkatkan infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup rakyat.
– Program sosial: Program sosial seperti bantuan langsung tunai, bantuan pangan, dan lain-lain dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kenaikan gaji DPR RI sementara rakyat Indonesia kemiskinan makin merajalela dapat dianggap tidak tepat karena beberapa alasan:
Ketimpangan pendapatan:
Kenaikan gaji DPR RI dapat memperlebar ketimpangan pendapatan antara anggota DPR dan rakyat biasa, yang dapat memperburuk kemiskinan dan ketidaksetaraan.
– Prioritas anggaran: Pemerintah perlu memprioritaskan anggaran untuk program-program yang lebih berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
– Kurangnya empati: Kenaikan gaji DPR RI dapat dianggap kurang empati terhadap kondisi rakyat yang hidup dalam kemiskinan, yang dapat memperburuk kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
– Kurangnya transparansi: Kenaikan gaji DPR RI perlu diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, sehingga rakyat dapat memahami bagaimana anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Bahwa secara tegas saya menyampaikan dalam konteks kemiskinan di Indonesia, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang lebih berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan,” jelas Ujang seperti:
1. Program bantuan langsung: Program bantuan langsung seperti bantuan langsung tunai, bantuan pangan, dan lain-lain dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.
2. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan: Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat miskin dan meningkatkan produktivitas.
3. Peningkatan infrastruktur: Peningkatan infrastruktur dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup rakyat miskin.
4. Kebijakan ekonomi yang inklusif: Kebijakan ekonomi yang inklusif dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi rakyat miskin.
Masih dikatakannya, dalam konteks kemiskinan dan keterlantaran di Indonesia, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang lebih berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, seperti:
1. Program bantuan langsung: Program bantuan langsung seperti bantuan langsung tunai, bantuan pangan, dan lain-lain dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin.
2. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan: Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup rakyat miskin dan meningkatkan produktivitas.
3. Peningkatan infrastruktur: Peningkatan infrastruktur dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup rakyat miskin.
4. Kebijakan ekonomi yang inklusif: Kebijakan ekonomi yang inklusif dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja bagi rakyat miskin.
“Dengan demikian, kenaikan gaji DPR RI sementara rakyatnya miskin dan terlantar dapat dianggap tidak tepat dan perlu diimbangi dengan kebijakan yang lebih berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan isi dan makna “Kemerdekaan milik rakyat indonesia dan kemerdekaan bukan milik para elit yang menikmati kekayaan indonesia, sementara rakyat hanya melihat dengan menahan rasa lapar di perut yang akibatnya mati penuh kesengsaraan,” pungkasnya. (red).
