Askun, sapaan akrabnya, menilai bahwa seharusnya persoalan parkir ini tidak meluas menjadi masalah pokir jika para wakil rakyat, khususnya pimpinan DPRD Karawang, memiliki gaya komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Karawang, otentiknews.click – Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH., MH kembali angkat bicara mengenai polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang, yang merembet ke persoalan dugaan ijon pokir anggota DPR Karawang.
Askun, sapaan akrabnya, menilai bahwa seharusnya persoalan parkir ini tidak meluas menjadi masalah pokir jika para wakil rakyat, khususnya pimpinan DPRD Karawang, memiliki gaya komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat GMPI hari ini seharusnya bisa dihindari seandainya para wakil rakyat sebelumnya proaktif menanggapi aspirasi dari GMPI.
Ia menegaskan bahwa keinginan GMPI sebelumnya hanya ingin menyampaikan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Saya nilai gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang saat ini buruk. Apa sih susahnya mereka komunikasi dengan rakyat. Padahal itu kan seharusnya jadi kerjaan mereka, yaitu menyerap aspirasi masyarakat,” ungkap Askun, Rabu (22/04/2026).
DPRD Karawang ‘Kacang Lupa Kulitnya
Lebih lanjut, Askun menilai para wakil rakyat Karawang saat ini terkesan seperti ‘kacang lupa kulitnya’. Saat pemilihan legislatif, mereka sibuk mencari simpati dan dukungan dari masyarakat, namun setelah terpilih, terkesan acuh tak acuh terhadap keluhan masyarakat.
“Mereka ini terkesan seperti pendusta pada saat Pileg. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan simpati dan dukungan publik. Tetapi setelah duduk di kursi dewan, mereka mendadak ‘budeg’ saat mendapat keluhan dari masyarakat,” sindirnya.
Lebih lanjut Askun juga menggarisbawahi bahwa tidak semua wakil rakyat harus menyikapi persoalan parkir dan pokir ini. Ia menekankan pentingnya peran pimpinan DPRD Karawang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, pimpinan komisi, dan ketua fraksi untuk menyelesaikan polemik ini.
“Saya tidak ingin membahasnya dari ranah hukum karena itu sudah menjadi urusan aparatur penegak hukum. Saya hanya ingin menyoroti gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang yang buruk,” tegas Askun.
Diingatkan untuk Mengedepankan Aspirasi Rakyat
Askun menegaskan bahwa para wakil rakyat harus ingat bahwa mereka dapat duduk di ruangan ber-AC karena dipilih oleh rakyat. Jika mereka mengabaikan aspirasi rakyat, maka pertanyaan besar muncul: apa yang sebenarnya mereka perjuangkan? Gaya komunikasi yang buruk bisa menjadi catatan penting bagi masyarakat untuk tidak memilih mereka di pemilihan legislatif berikutnya.
Askun menjelaskan bahwa persoalan parkir dan pokir ini bermula dari penerapan layanan parkir berlangganan oleh Dinas Perhubungan Karawang sebagai syarat untuk melakukan uji KIR, yang diduga menjadi bentuk pungutan liar karena tidak adanya dasar hukum yang jelas.
Polemik ini semakin memanas dengan usulan untuk menggratiskan parkir RSUD Karawang yang diajukan oleh Mulyadi, Anggota Komisi III DPRD Karawang dari Fraksi Partai NasDem. Usulan tersebut menuai pro dan kontra, mengingat pengelolaan parkir RSUD sendiri sudah memiliki dasar hukum dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dari mulai isu KIR, masalah parkir, pokir, semuanya berawal dari gaya komunikasi buruk para pimpinan DPRD Karawang,” ungkap Askun.
Di akhir pernyataan, Askun mengutip ungkapan satir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait sikap banyak pejabat yang terkesan ‘kacang lupa kulitnya’ setelah terpilih. “Ya, bener kata KDM. Sebelum menjabat, orang gila ditanya untuk mendapatkan simpati, tetapi setelah menjadi pejabat, ditanya saja nu gelo (ditanya seperti orang gila) karena tak pernah memberikan jawaban,” tutup Askun. (***).
