“Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan lagi soal laporan, tapi soal keberanian menegakkan hukum. Jika kasus-kasus ini terus dibiarkan, kami akan turun dengan kekuatan penuh,” tegas Elyasa.
Karawang, otentiknews.click – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang bersama KAMI Jawa Barat melayangkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum terkait mandeknya penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di wilayah kabupaten Karawang.
Presidium KAMI Karawang, H. Elyasa Budianto, SH., MH., menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi besar dengan melibatkan jaringan KAMI tingkat provinsi. Aksi tersebut direncanakan menyasar Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai bentuk tekanan langsung terhadap lembaga penegak hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan lagi soal laporan, tapi soal keberanian menegakkan hukum. Jika kasus-kasus ini terus dibiarkan, kami akan turun dengan kekuatan penuh,” tegas Elyasa dalam keterangannya kepada otentiknews.click, Rabu (08/04/2026).
Menurutnya, sejumlah laporan dugaan korupsi di Karawang hingga kini belum menunjukkan progres yang signifikan, baik di tingkat kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Kondisi tersebut dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
Elyasa mengungkapkan, praktik dugaan korupsi di Karawang tidak hanya bersifat sporadis, tetapi diduga melibatkan skema yang lebih besar, termasuk dalam proyek-proyek strategis daerah.
“Yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil. Dugaan praktik ‘ijon proyek’ dan pola lainnya jauh lebih besar. Ini yang harus dibuka secara terang benderang,” ujarnya.
Lanjut Elyasa, KAMI akan memberikan batas waktu hingga akhir April 2026. Jika tidak ada langkah konkret berupa penindakan maupun eksekusi hukum, pihaknya menyatakan siap meningkatkan eskalasi aksi.
“Kami beri waktu sampai akhir April. Jika tetap tidak ada greget dari aparat, maka kami pastikan aksi lanjutan akan lebih besar dan lebih tegas,” katanya.
Aksi yang direncanakan ini diproyeksikan menjadi konsolidasi gerakan masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di daerah.
KAMI menegaskan bahwa tekanan publik diperlukan untuk memastikan tidak ada kasus yang “dipetieskan” tanpa kejelasan hukum.
Situasi ini sekaligus menjadi sorotan nasional, mengingat Karawang merupakan salah satu kawasan strategis industri di Jawa Barat. Mandeknya penanganan kasus korupsi dinilai berpotensi mengganggu iklim kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Gerakan ini bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bentuk tuntutan nyata agar supremasi hukum ditegakkan tanpa tebang pilih,” pungkasnya. (red).
