Kondisi ini dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius dalam penyusunan kebijakan dan anggaran pembangunan tahun 2027, khususnya pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan infrastruktur pendukung produksi.
Karawang, otentiknews.click – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menyoroti pemberitaan mengenai ribuan hektare areal persawahan di Kabupaten Karawang yang mangkrak akibat keterbatasan pasokan air selama musim kemarau 2026.
Kondisi ini dinilai harus menjadi bahan evaluasi serius dalam penyusunan kebijakan dan anggaran pembangunan tahun 2027, khususnya pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan infrastruktur pendukung produksi.
“Lebih dari dua ribu hektare sawah tidak bisa ditanami bukan persoalan kecil. Ini menyangkut produksi pangan dan yang paling langsung merasakan dampaknya adalah petani. Karena itu, persoalan air pertanian harus menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan dan anggaran 2027,” ujar H. Budiwanto dalam keterangannya kepada redaksi otentiknews.click.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X (Karawang-Purwakarta) ini, Karawang memiliki posisi strategis sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Barat. Mempertahankan luas lahan pertanian saja belum cukup apabila tidak didukung oleh ketersediaan air dan jaringan irigasi yang memadai.
“Kita sudah berupaya melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi. Tetapi setelah lahannya dipertahankan, tugas berikutnya adalah memastikan sawah itu tetap produktif. Jangan sampai sawahnya ada, petaninya siap menanam, tetapi airnya tidak sampai,” katanya.
Pergeseran ke Mitigasi Permanen
Ia menilai penanganan jangka pendek melalui pompanisasi perlu dilakukan pada titik-titik yang memungkinkan. Namun, persoalan kekeringan tidak boleh diselesaikan hanya melalui langkah darurat setiap memasuki musim kemarau.
H. Budiwanto mendorong dilakukannya pemetaan sawah rawan kekeringan, evaluasi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier, normalisasi saluran, optimalisasi embung, serta penguatan sistem pompanisasi dan perpipaan.
“Kita harus mulai bergeser dari pola penanganan darurat menuju mitigasi permanen. Titik sawah yang setiap tahun kekurangan air sebenarnya bisa dipetakan. Dari situ pemerintah bisa menentukan mana yang membutuhkan normalisasi, rehabilitasi jaringan, embung, pompa, atau sistem distribusi air lainnya,” jelasnya.
Penguatan Anggaran Sektor Pangan
Sebagai anggota Komisi II DPRD Jawa Barat yang membidangi sektor ekonomi dan ketahanan pangan, H. Budiwanto juga mendorong agar keberpihakan anggaran terhadap sektor produksi pangan semakin diperkuat. Menurutnya, target meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman akan sulit dicapai jika kebutuhan dasar berupa air belum terjamin.
“Kita ingin produktivitas meningkat, indeks pertanaman meningkat, bahkan petani bisa menanam dua sampai tiga kali. Tetapi prasyarat utamanya adalah air. Karena itu anggaran pertanian jangan hanya berbicara bantuan setelah masalah terjadi, melainkan harus memperkuat infrastrukturnya agar masalah bisa dicegah,” tegasnya.
Sinergi Lintas Sektoral
H. Budiwanto menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Karawang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat, serta instansi pengelola sumber daya air. Persoalan air pertanian sering kali melibatkan kewenangan lintas lembaga sehingga tidak dapat diselesaikan secara sektoral.
“Jangan sampai petani menjadi korban karena persoalan kewenangan. Bagi petani sederhana saja: ketika musim tanam tiba, air harus sampai ke sawah. Pemerintah di semua tingkatan harus hadir memastikan itu,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, ia meminta pendampingan kepada petani dalam menentukan kalender tanam, penggunaan varietas yang sesuai kondisi iklim, serta efisiensi pemanfaatan air terus diperkuat.
Ia berharap kemarau tahun ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Karawang adalah lumbung pangan. Menjaga sawah Karawang tetap produktif berarti menjaga ketahanan pangan Jawa Barat bahkan nasional. Tahun 2027 harus menjadi momentum memperkuat tata kelola air pertanian dari hulu sampai ke sawah,” pungkas H. Budiwanto. (red)
