11.2 C
New York
Kamis, November 19, 2026
spot_img

Polemik Parkir Stadion Singaperbangsa: Sentilan Praktisi Hukum Hingga Jawaban Pemkab Karawang

spot_img

Sikap tegas bupati mendapat apresiasi dari Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Karawang, Asep Agustian, S.H., M.H. Namun demikian, sosok yang akrab disapa Askun ini menilai pihak ketiga tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kegaduhan yang terjadi.

Karawang, otentiknews.click – Pengelolaan dan penarikan tarif parkir di Stadion Singaperbangsa Karawang oleh pihak ketiga memicu perhatian publik. Menyikapi polemik yang berkembang, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, mengambil sikap tegas dengan menggariskan kembali aturan pengelolaan area parkir di fasilitas umum tersebut.

Sikap tegas bupati mendapat apresiasi dari Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan Karawang, Asep Agustian, S.H., M.H. Namun demikian, sosok yang akrab disapa Askun ini menilai pihak ketiga tidak bisa disalahkan sepenuhnya atas kegaduhan yang terjadi.

Foto: Asep Agustian, SH.,MH., (Askun) Pemerhati Kebijakan Publik (Dok.istimewa)

Menurut Askun, akar persoalan bermula dari ketiadaan koordinasi yang matang dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat, kepada Bupati Aep sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir.

Berita Lainnya  Disperindag KopUKM Karawang Apresiasi Raihan Terbaik II Nasional Komitmen Anti Kecurangan

“Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong,” ujar Askun dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Mendorong Tarif Flat dan Kepastian Tanggung Jawab Pengelola

Ketua DPC PERADI Karawang tersebut mendorong agar seluruh fasilitas umum yang dibangun dengan APBD dapat diakses masyarakat tanpa biaya parkir yang memberatkan. Jika tetap ditargetkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia mengusulkan skema tarif flat, seperti Rp2.000 untuk roda dua dan Rp4.000 untuk roda empat.

Berita Lainnya  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang Turun Tangan Verifikasi Lapangan Dugaan Oil Spill di Pantai Cemara Jaya dan Pantai Sedari

Askun juga menyoroti pentingnya klausul tanggung jawab pengelola jika terjadi kehilangan kendaraan, serta transparansi realisasi PAD agar retribusi daerah tidak menguap.

“Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan,” tegasnya.

Tanggapan Disparpora Karawang dan Langkah Tindak Lanjut Pemkab

Menanggapi sorotan publik serta kritik dari praktisi hukum, pihak Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang menyampaikan klarifikasi bahwa penyusunan skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga sejatinya ditujukan untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menata kerapian kawasan stadion yang kerap dimanfaatkan warga untuk berolahraga dan beraktivitas.

Berita Lainnya  Refleksi 73 Tahun KPU, Mari Fitriana Ajak Jajaran Kawal Suara Rakyat dan Perkuat Kepedulian Sosial

Kepala Disparpora Karawang, Abas Sudrajat, menegaskan bahwa seluruh masukan dari Bupati Karawang maupun pengamat kebijakan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi dinasnya.

Pihaknya menyatakan komitmen untuk segera berkoordinasi dan menyelaraskan langkah bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, dan Bapenda.

“Evaluasi total terhadap skema PKS dan penerapan tarif parkir di Stadion Singaperbangsa saat ini terus digodok. Fokus utama Pemkab Karawang adalah memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat tanpa mengabaikan tertib administrasi retribusi daerah,” ungkap perwakilan instansi terkait dalam keterangan terpisah.

Dengan adanya langkah evaluasi menyeluruh dari bupati dan jajaran OPD, masyarakat berharap penataan kawasan Stadion Singaperbangsa dapat berjalan transparan, aman, dan tetap ramah bagi kantong warga Karawang.***

BERITA LAINNYA

POLITIK

- Advertisement -spot_img

HUKUM & KRIMINAL

PERISTIWA

INDEKS

BERITA POPULER