Asep Mulyana pun geram dengan adanya pernyataan Gubernur Jabar yang menuding oknum Ormas/LSM yang menghambat investasi di Jabar, yang dimana Ormas/LSM sering melakukan pungutan liar, rekrutmen tenaga kerja ilegal, dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan. Pihaknya menilai pernyataan tersebut sebagai generalisasi yang dapat berpotensi merugikan seluruh ormas.
Karawang, otentiknews.click – Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait kebijakan “Operasi Jabar Manunggal” menuai pro kontra di kalangan masyarakat Jawa Barat, ada yang setuju kebijakan tersebut dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan ada pula yang menolak karena kebijakan tersebut bertentangan dengan transparansi dan partisipasi publik.
Ketua Distrik GMBI Kabupaten Karawang, H. Asep Mulyana turut menyoroti kebijakan Operasi Jabar Manunggal yang di gagas Gubernur Jawa Barat.
Menurutnya, Operasi Jabar Manunggal harus sejalan dengan prinsip prinsip keterbukaan informasi publik, transparansi dan melibatkan partisipasi publik, kebijakan tersebut jangan sampai dijadikan alat untuk membungkam suara kritis masyarakat dan tidak mengorbankan hak hak masyarakat Jabar,” ucapnya kepada wartawan, Senin (24/2/2025).
Asep Mulyana pun geram dengan adanya pernyataan Gubernur Jabar yang menuding oknum Ormas/LSM yang menghambat investasi di Jabar, yang dimana Ormas/LSM sering melakukan pungutan liar, rekrutmen tenaga kerja ilegal, dan pengelolaan limbah yang tidak sesuai aturan. Pihaknya menilai pernyataan tersebut sebagai generalisasi yang dapat berpotensi merugikan seluruh ormas.
“Jika ada oknum yang melanggar hukum, silahkan proses hukum, tegakan hukum secara adil, bukan dengan kebijakan yang dapat menghambat partisipasi publik,” tegasnya.
Lebih lanjut Asep Mulyana mengatakan, Ormas/LSM seringkali berperan sebagai pengawas independen untuk memastikan investasi berjalan sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan serta kesejahteraan sosial. Kami berharap kebijakan ini transparan dan tidak hanya menguntungkan pengusaha.
“Sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan hukum yang adil. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan dan investasi. Operasi Jabar Manunggal seharusnya sejalan dengan prinsip-prinsip ini, bukan menjadi alat untuk membungkam suara kritis masyarakat,” tegasnya.
Asep Mulyana menambahkan, GMBI mengusulkan forum diskusi terbuka yang melibatkan Pemprov Jabar, investor, dan perwakilan ormas.
“Kami siap berdialog secara konstruktif untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan kondusif bagi semua pihak. Kami berharap Gubernur Dedi Mulyadi bersedia membuka ruang diskusi agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat Jawa Barat,” ungkap Asep.
Masih dikatakan Asep, ia pun menegaskan bahwa kritik dan usulan yang disampaikan oleh GMBI merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan adil dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (caw/red)
