Menurutnya, secara teknis persoalan administrasi itu sebenarnya dapat dijelaskan oleh Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, maupun Ketua Satgas MBG Karawang, Ridwan Salam.
Karawang, otentiknews.click – Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Asep Agustian, SH.,.MH., angkat bicara terkait kontroversi temuan map bertuliskan “Bupati Karawang” saat penggeledahan rumah eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, oleh Kejaksaan Agung RI.
Pria yang akrab disapa Askun itu menegaskan, penjelasan yang telah disampaikan langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, sudah cukup jelas dan menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, map tersebut hanya berkaitan dengan administrasi usulan kekurangan 147 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karawang, khususnya untuk melayani kelompok B3 seperti ibu menyusui, ibu hamil, dan balita stunting, terutama di wilayah 3T (terluar, terpencil, dan terjauh).
Dengan adanya penjelasan tersebut, kata Askun, tudingan yang mengarah pada dugaan keterlibatan pribadi Bupati Karawang dalam pengelolaan SPPG dinilai sudah terbantahkan.
“Clean and clear ya!, karena pak bupati sendiri sudah menjelaskan secara langsung kalau itu hanya map administrasi usulan SPPG. Artinya, pak bupati masih tegak lurus bekerja untuk mencapai visi Karawang Maju,” ujar Askun, Selasa (09/06/2026).
Askun juga mengapresiasi sikap responsif dan keterbukaan Bupati Aep dalam memberikan klarifikasi kepada publik terkait polemik tersebut.
Menurutnya, secara teknis persoalan administrasi itu sebenarnya dapat dijelaskan oleh Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, maupun Ketua Satgas MBG Karawang, Ridwan Salam.
“Sebenarnya pak bupati tidak perlu menjelaskan secara langsung. Karena itu hanya soal teknis administrasi pemerintahan yang cukup dijelaskan sekda atau ketua Satgas MBG. Tapi apapun itu, kita apresiasi pak bupati yang sudah memberikan penjelasan secara gamblang untuk menepis kecurigaan sebagian publik,” katanya.
Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Terkait dugaan korupsi tata kelola MBG yang menyeret eks Kepala BGN maupun persoalan hukum lainnya, Askun mengingatkan masyarakat agar tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum ada keputusan atau penjelasan resmi dari Aparat Penegak Hukum (APH).
Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia itu juga mengajak masyarakat Karawang untuk lebih fokus mengawal visi pembangunan “Karawang Maju” melalui ide, gagasan, maupun kritik yang bersifat konstruktif.
“Kalau bupati atau para pejabatnya ada kesalahan, ya gak apa-apa kritik dan ingatkan saja yang keras. Toh, saya yakin pak bupati bukan pemimpin anti kritik. Karena selama ini, itu saya lakukan juga,” tutur Askun.
“Tapi tentu kritik yang sifatnya konstruktif. Terlebih kalau terkait persoalan hukum, kita semua harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Karena jangan sampai timbulnya nanti fitnah,” pungkasnya. (red)
