“Perusahaan yang diduga terlibat perlu melakukan verifikasi internal secara menyeluruh untuk memastikan apakah sumber pencemaran berasal dari aktivitas mereka atau faktor lain. Transparansi dalam proses ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya Budiwanto.
Karawang, otentiknews.click – Menanggapi pemberitaan media terkait dugaan pencemaran Sungai Cigembol oleh aktivitas industri, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menegaskan pentingnya penanganan kasus ini secara objektif, terukur, dan berbasis data ilmiah.
Menurutnya, seluruh pihak terkait harus bergerak cepat namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Perusahaan yang diduga terlibat perlu melakukan verifikasi internal secara menyeluruh untuk memastikan apakah sumber pencemaran berasal dari aktivitas mereka atau faktor lain. Transparansi dalam proses ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Budiwanto, Kamis (26/03/2026).
Di sisi lain, Budiwanto juga meminta pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup, untuk melakukan uji laboratorium secara komprehensif terhadap sampel air yang telah diambil.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta balai teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terutama unit Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai leading sector pengelolaan sumber daya air.
“Pendekatan kolaboratif sangat diperlukan agar hasil investigasi tidak parsial. Kita butuh validasi dari berbagai lembaga agar kesimpulan yang diambil benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa daerah aliran sungai (DAS) memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Sungai bukan hanya sumber air, tetapi juga habitat bagi berbagai biota serta penopang aktivitas ekonomi warga, termasuk pertanian dan perikanan.
“Jika pencemaran terjadi dan tidak segera ditangani, dampaknya bisa meluas. Aliran sungai yang bermuara ke laut berpotensi mencemari ekosistem pesisir, sementara jika digunakan untuk irigasi, kualitas air yang buruk dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian,” jelasnya.
Budiwanto menambahkan, berdasarkan berbagai kajian lingkungan, kualitas air sungai yang tercemar limbah industri dapat mengandung parameter berbahaya seperti BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), serta logam berat yang berisiko terhadap kesehatan manusia dan ekosistem.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penegakan hukum tetap harus ditegakkan secara tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.
“Kita tidak dalam posisi menyalahkan sebelum ada bukti, namun jika hasil investigasi menunjukkan adanya pelanggaran, maka sanksi administratif hingga pidana harus diterapkan sesuai regulasi yang berlaku. Ini penting sebagai efek jera sekaligus bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.
Budiwanto mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum memperkuat sistem pengawasan lingkungan di daerah.
“Kita harus memastikan bahwa aktivitas industri berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan. Lingkungan yang sehat adalah fondasi utama bagi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan masa depan generasi mendatang,” pungkasnya. (***).
