“Saya tanya, mana hasil kerja Dishub? Prestasinya apa? Parkir semrawut, angkutan kota banyak yang tak layak, dan jawabannya hanya ‘saya baru menjabat’? Jawaban itu ngaco dan tak bisa diterima!” tegas Askun dengan nada tinggi,
Karawang, otentiknews.click – Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik keras datang dari Ketua DPC Peradi Karawang, Asep Agustian, yang melontarkan pernyataan pedas atas lemahnya pengelolaan transportasi dan perparkiran di wilayah tersebut.
Pria yang akrab disapa Askun, menyebut Dishub sebagai lembaga yang “punya akal, tapi tak berpikir”, mengutip lirik lagu legendaris Rhoma Irama untuk menggambarkan betapa tidak peka dan tumpulnya respon Dishub terhadap masalah riil di lapangan.
“Saya tanya, mana hasil kerja Dishub? Prestasinya apa? Parkir semrawut, angkutan kota banyak yang tak layak, dan jawabannya hanya ‘saya baru menjabat’? Jawaban itu ngaco dan tak bisa diterima!” tegas Askun dengan nada tinggi, melalui keterangan resmi kepada otentiknews.click
Ia mempertanyakan efektivitas penanganan masalah parkir liar yang sudah bertahun-tahun menjadi sumber kemacetan dan potensi kecelakaan, terutama di titik-titik vital seperti depan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas PUPR, hingga depan Bapenda.
“Jalan sudah sempit, masih juga dipakai parkir. Ada kantong parkir tidak? Tidak ada! Kalau pun ada, kenapa tidak dimanfaatkan? ASN semua bawa mobil, tamu-tamu tidak dapat tempat, akhirnya parkir sembarangan. Kalau ada kecelakaan, siapa yang tanggung jawab?” kecam Askun.
Lebih lanjut Ia juga menyindir keras budaya “asal bapak senang” (ABS) yang menurutnya menjangkiti birokrasi, di mana kadis hanya terlihat “ikut konvoi” bersama bupati tapi tidak menyentuh akar persoalan yang membelit kota.
“Kepala dinas itu pelayan rakyat, bukan pengawal pribadi bupati. Jangan hanya ikut di belakang, kerja dong! Berikan solusi, bukan alasan,” tukasnya tajam.
Terkait dengan pengawasan kendaraan umum, Askun juga mempertanyakan integritas proses uji KIR. Ia menyebut banyak angkot yang tidak layak masih bebas beroperasi. Ia bahkan menuding bahwa anggaran untuk marka jalan dan fasilitas transportasi lainnya hanya jadi ajang pemborosan.
“Marka dibuat di jalan sempit, ujung-ujungnya cuma buang anggaran. Angkot pada berterbangan, layak jalan atau tidak itu urusan belakangan. Ini semua tidak ada kontrol yang serius!” ujarnya.
Pernyataan Askun juga menyinggung peran Satpol PP dan kepolisian yang menurutnya bisa diajak bersinergi untuk menertibkan parkir liar. Ia mengusulkan tindakan tegas seperti penggembosan kendaraan atau penilangan.
“Kalau tidak bisa ditindak sendiri, gandeng Satpol PP atau Polisi. Jangan biarkan kota ini terus-menerus kacau hanya karena tidak mau ambil tindakan,” katanya.
Masih dikatakannya, bahkan menyebut praktik pungutan liar di area kepolisian. Ia menyindir adanya biaya parkir di Mapolres yang diduga mencapai Rp10 ribu per kendaraan.
“Katanya melayani masyarakat, tapi malah masyarakat yang disuruh bayar! Ke mana uangnya? Jadi PAD gak ?,” cetusnya.
Sebagai penutup, Askun menyerukan agar Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, segera mengevaluasi kinerja Kadis Perhubungan. Jika perlu, ia mendesak agar jabatan itu segera diisi oleh orang yang benar-benar kompeten.
“Kalau tidak mampu, lebih baik diganti saja. Jangan jadi kepala dinas yang hanya punya mata tapi tak melihat, punya kuping tapi tak mendengar. Kita butuh solusi, bukan retorika,” pungkasnya. (***).
