“Kami dari komunitas KAMI Karawang mendukung penuh sikap kritis DPRD Jabar. Jangan biarkan kebijakan kepala daerah lepas dari kontrol publik dan legislatif! Mobilisasi massa dan serangkaian acara seremonial panjang di berbagai daerah ini bukan sekadar urusan adat, ini urusan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan!” tegas Elyasa.Â
Karawang, otentiknews.click — Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait penyelenggaraan Kirab Mahkota Binokasih dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda mendapat kritikan keras dari daerah.
Komunitas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang, H. Elyasa Budiyanto, SH., MH., menyoroti tajam dan mempertanyakan transparansi anggaran kegiatan seremonial yang dinilai menghamburkan uang rakyat tersebut
Elyasa menyatakan berdiri bersama barisan kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.
Pihaknya kritik keras ketidakjelasan alokasi dana kegiatan yang menyedot anggaran hingga miliaran rupiah di tengah jeritan ekonomi masyarakat bawah.
Dukung Penuh Kritikan DPRD Jabar
Menurut Elyasa, langkah anggota dewan provinsi dalam menguliti kebijakan Gubernur Jabar sudah sangat tepat, berani, dan mewakili kegelisahan nyata masyarakat Sunda.
Ia menilai perayaan kebudayaan berskala besar semestinya mengedepankan asas keterbukaan informasi publik, bukan justru ditutupi seperti ada misteri yang disembunyikan.
“Kami dari komunitas KAMI Karawang mendukung penuh sikap kritis DPRD Jabar. Jangan biarkan kebijakan kepala daerah lepas dari kontrol publik dan legislatif! Mobilisasi massa dan serangkaian acara seremonial panjang di berbagai daerah ini bukan sekadar urusan adat, ini urusan uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan!” tegas Elyasa dengan kepada redaksi otentiknews.click.
Dari Mana Asal-Usul Anggaran: APBD atau Dana Siluman?
Secara khusus, Elyasa mencecar asal-usul modal pembiayaan Kirab Mahkota Binokasih yang disebut-sebut menelan biaya fantastis hingga Rp2,7 miliar.
Advokat senior asal Karawang ini menegaskan bahwa publik tidak boleh diberi dongeng, melainkan harus mendapatkan jawaban hitam di atas putih.
“Pertanyaan mendasarnya, kirab mahkota ini sumber anggarannya dari mana? Jangan sampai ini jadi dana siluman!” cecar Elyasa berapi-api.
Ia merinci dua poin krusial yang wajib dijawab klir oleh Pemprov Jabar:
* Skenario Jika Pakai APBD: Apakah pengalokasian dana sebesar Rp2,7 miliar itu sudah mengantongi persetujuan resmi ketuk palu dari DPRD Jabar dalam pos anggaran Disparbud ?Â
Di tengah hancurnya sebagian infrastruktur jalan dan kemiskinan ekstrem, mengapa anggaran sebesar itu justru dihamburkan untuk acara seremonial berkedok budaya?Â
* Skenario Jika Non-APBD: Dari kantong mana anggaran miliaran tersebut ditutupi? Jika melibatkan pihak ketiga, dana CSR, atau sponsor, mekanismenya harus dibuka telanjang ke publik! Jika tidak transparan, patut diduga ada prasangka politik, barter proyek, maupun potensi benturan kepentingan yang menguntungkan personal.Â
Desak Akuntabilitas KDM: Jangan Antikritik!
Mengakhiri pernyataannya, praktisi hukum yang dikenal vokal ini mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak antikritik dan tidak berlindung di balik narasi kelestarian adat.
Ia mendesak Gubernur untuk segera membeberkan laporan anggaran secara transparan kepada publik tanpa ada yang dimanipulasi.
“Jangan sampai kegiatan yang mengatasnamakan kesucian budaya Sunda ini justru dikotori oleh tata kelola keuangan daerah yang tidak transparan, dan menyisakan tanda tanya besar mengenai akuntabilitas! KAMI Karawang akan mengawal permasalahan ini sampai terang benderang,” pungkasnya. (red)
