14.4 C
New York
Senin, November 23, 2026
spot_img

Eks GM PT Beesco Soroti Kunjungan DPMPTSP Karawang, Minta Perusahaan Tanpa Izin Ditutup Total

spot_img

Pria yang akrab disapa Askun ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh DPMPTSP Karawang pada Rabu (07/10/2026) lalu bukanlah sebuah inspeksi mendadak (sidak), melainkan hanya sebatas cek lokasi berdasarkan laporan informasi dari masyarakat.

Karawang, otentiknews.click – Mantan General Manager (GM) PT. Beesco Indonesia, Asep Agustian S.H., M.H., angkat bicara menanggapi temuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang terhadap 3 perusahaan yang beroperasi di eks lahan PT. Beesco Indonesia.

Pria yang akrab disapa Askun ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh DPMPTSP Karawang pada Rabu (07/10/2026) lalu bukanlah sebuah inspeksi mendadak (sidak), melainkan hanya sebatas cek lokasi berdasarkan laporan informasi dari masyarakat.

Foto: Asep Agustian, SH.,MH (dok.istimewa)

“Itu bukan sidak, itu hanya cek lokasi. Mereka hanya kunjungan sebentar kok. Mereka gak tahu kan di sana ada sekitar 5 Tenaga Kerja Asing (TKA) lebih kocar-kacir ngumpet di belakang. Makanya meski terbukti belum melengkapi perizinan, itu perusahaan sama sekali tidak ada sanksi,” tutur Askun kepada awak media, Kamis (08/10/2026).

Berita Lainnya  PERUMDAM Tirta Tarum Karawang Lepas Purnabakti Bapak Acep Sukanta, Apresiasi Dedikasi dan Pengabdian Bertahun-tahun

Terkait temuan operasional J&T Express yang perizinan tata ruangnya (PKKPR) diketahui masih dalam proses pengurusan, Askun menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya memberikan sanksi tegas berupa penutupan sementara hingga seluruh dokumen perizinan terlengkapi.

Foto: Lahan eks PT Beesco Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Karawang – Cikampek, Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat (dok.istimewa)

Dalam pernyataan satirnya, Askun turut membandingkan ketegasan kepemimpinan di tingkat provinsi. “Coba kita lihat Gubernur Jabar, Kang Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara waktu proyek pembangunan data center karena izin PBG sama Amdalnya belum selesai. Gubernur saja mencontohkan ketegasan perizinan. Masa pejabat Karawang gak berani,” sentilnya.

Berita Lainnya  IPB University Resmi Kukuhkan 432 Lulusan Sekolah Vokasi pada Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2025/2026

Sikap lebih keras dilayangkan Askun untuk PT. Sirkular Karya Indonesia. Mengingat perusahaan tersebut terbukti belum dapat menunjukkan dokumen perizinan kegiatan usaha di lokasi, ia menilai operasionalnya wajib ditutup total.

“Ini gimana sih kerjanya pejabat DPMPTSP Karawang? Sudah mah mereka kecolongan soal perizinan, pas tahu perusahaan belum lengkapi izin malah tidak ditutup. Padahal ini jelas merugikan Pemkab Karawang,” tegas Askun.

Ia juga menyanggah alasan PT. Patiha Logistik yang mengaku hanya menyewa gudang sementara selama 3 bulan untuk transit penampungan barang Kementerian Pendidikan sebelum didistribusikan ke area Jawa Barat. Menurutnya, durasi operasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan regulasi setempat.

“Mau operasi tiga bulan atau sebulan, mereka tetap harus mengurus perizinan. Karena keberadaan mereka di Karawang adalah untuk mencari keuntungan usaha. Maka di situ seharusnya ada pajak dari perizinan yang diurus,” jelasnya.

Berita Lainnya  ISSI Karawang Berangkatkan 12 Atlet Balap Sepeda ke Porprov Jabar 2026, Ketua ISSI Lontarkan Kritik Tajam ke KONI Terkait Bonus dan Tata Kelola

Sementara itu, menanggapi klaim PT. Toppan Plasindo Lestari yang menyatakan tidak berada di lahan eks PT. Beesco Indonesia melainkan menempati lahan eks PT. Plasindo Lestari dengan perizinan lengkap, Askun meminta aparat gabungan untuk turun langsung membuktikannya.

“Inget loh, saya ini mantan HRD PT. Beesco Indonesia, jadi tahu betul itu lokasinya di mana. Itu luas lahannya sekitar 16 hektar, saya tahu persis titik-titik lokasinya. Jadi saya minta aparat gabungan kembali lakukan sidak dengan lebih teliti. Jangan hanya sekadar cek lokasi atau kunjungan biasa. Tutup itu semua perusahaan yang belum lengkapi perizinan,” pungkas Askun. (***)

BERITA LAINNYA

POLITIK

- Advertisement -spot_img

HUKUM & KRIMINAL

PERISTIWA

INDEKS

BERITA POPULER