-10.5 C
New York
Minggu, Februari 8, 2026
spot_img

Ribuan Driver Angkutan Online, Geruduk Kantor Pemkab Karawang Sampaikan Tiga Tuntutan

spot_img

 

Karawang, otentiknews.click – Tidak ditemui Bupati saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Karawang, ribuan driver Ojeg Online (Ojol) meluapkan kekecewaan nya dengan menutup akses jalan di bunderan Ramayana selama beberapa jam yang menyebabkan macet panjang.

Untuk diketahui, Driver Ojol Karawang melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemkab Karawang untuk menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya, segera terbitkan Perda moda transportasi di Karawang, kesetaraan tarif yang diatur Pemkab Karawang dan jaminan kesehatan dan keselamatan.

Foto Ketua POOK Karawang Guruh Yanuar

Ketua Perjuangan Ojeg Online Karawang (POOK), Guruh Yanuar sangat menyayangkan sikap Bupati Karawang tidak dapat menemui masa Ojol.

Berita Lainnya  Wamenpora Taufik Hidayat Resmikan Majeh Arena Karawang, Bertepatan dengan Seleknas PBSI 2026

“Kami selama berjam-jam menunggu hingga jam 5 sore Bupati Karawang tidak kunjung datang menemui kami, karena ribuan Ojol ingin berkomunikasi dan menyampaikan keluh kesahnya langsung ke Bupati namun hal itu tidak terlaksana,” ucapnya, Selasa (28/5/2024).

Lebih lanjut Guruh menegaskan, pihaknya menganggap penolakan Perda moda transportasi dari Sekda Provinsi Jawa Barat sangat tidak mendasar dan sarat kepentingan karena hingga saat ini tidak ada payung hukum dari pemerintah pusat yang mengatur ekosistem bisnis digital.

“Tuntutan kami selanjutnya, yaitu kesetaraan tarif yang diatur Pemkab Karawang, karena Permenhub No. 12 yang mengatur algoritma tarif yang dikembalikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui sistem zonasi, hal tersebut jelas kami tolak, karena UMK Karawang salah satu yang tertinggi di Indonesia, maka dari itu kami menuntut Pemkab Karawang segera mengirimkan surat ke pemerintah pusat agar mengembalikan seluruh aturan perhitungan algoritma tarif kepada Kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih,” tegasnya.

Berita Lainnya  RDP Komisi I dan Komisi IV DPRD Karawang bersama IPN, Bahas Permohonan Dukungan Guru PPPK Mendapatkan SK Sampai BUP

Masih dikatakannya, tuntutan kami selanjutnya yaitu jaminan kesehatan dan keselamatan terhadap pengemudi Ojol, karena hingga saat ini Pemkab Karawang belum mengetahui tidak adanya jaminan keselamatan yang diberikan oleh seluruh pengusaha bisnis aplikator.

Pemerintah sudah menyiapkan asuransi BPJS Kesehatan, akan tetapi, para pengusaha bisnis aplikator lebih memilih menggunakan asuransi jiwa lainnya sehingga tidak dapat membackup seluruh jaminan kesehatan dan keselamatan para pengemudi Ojol.

“Maka dari itu, kami beserta seluruh aliansi pengemudi Ojol baik R4 maupun R2 menuntut Pemkab Karawang segera merealisasikan tiga tuntutan kami tersebut,” tutupnya. (caw/red). 

Berita Lainnya  KPU Jabar Menghadiri Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Karawang

BERITA LAINNYA

POLITIK

- Advertisement -spot_img

HUKUM & KRIMINAL

PERISTIWA

INDEKS

BERITA POPULER