Laskar NKRI menilai pertemuan tersebut patut dipertanyakan, mengingat foto tersebut diunggah setelah penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU. Selain itu, unggahan foto tersebut disertai narasi kampanye oleh Mumun Maemunah, anggota DPRD dari PKS, yang juga merupakan partai pengusung calon petahana.
Karawang, otentiknews.click – Sebuah foto yang memperlihatkan Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, makan bersama dengan calon Bupati petahana, H. Aep Syaepuloh, viral di media sosial. Foto ini memicu reaksi dari LSM Laskar NKRI yang mendatangi kantor KPU Karawang pada Selasa (1/10/2024), mempertanyakan netralitas KPU dalam Pilkada 2024.
Laskar NKRI menilai pertemuan tersebut patut dipertanyakan, mengingat foto tersebut diunggah setelah penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh KPU. Selain itu, unggahan foto tersebut disertai narasi kampanye oleh Mumun Maemunah, anggota DPRD dari PKS, yang juga merupakan partai pengusung calon petahana.
“Kami datang ke sini untuk mempertanyakan komitmen netralitas KPU. Ini bukan hanya viral di media sosial, tetapi juga di media massa. Bagaimana dengan integritas KPU dalam Pilkada 2024?” ujar Sekjen LSM Laskar NKRI, Drs. H. Nana Taruna, saat audiensi dengan Komisioner KPU Karawang.
Nana juga mengingatkan bahwa sebelum pengundian nomor urut calon, pihaknya telah menegaskan agar KPU dan Bawaslu menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Namun, munculnya foto viral ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.
Penjelasan Ketua KPU Karawang :
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana, memberikan klarifikasi bahwa pertemuan tersebut tidak disengaja. Menurutnya, pada 24 September 2024 di Rest Area KM 97, ia dan rombongan hanya mampir untuk makan, di mana saat itu sudah ada H. Aep Syaepuloh, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan Sekretaris Daerah (Sekda).
“Saat itu, anggota dewan dari PKS, Mumun Maemunah, meminta izin untuk foto bersama. Saya tidak menyangka foto itu akan diposting di media sosial dan menjadi viral,” jelas Mari.
Mari juga menekankan bahwa tidak ada pembicaraan khusus terkait Pilkada dalam pertemuan tersebut. “Tidak mungkin membahas Pilkada di tempat terbuka seperti itu, apalagi di sana ada Kajari,” tambahnya.
Ketika fotonya menjadi viral, Mari segera berkonsultasi dengan kuasa hukum KPU dan meminta agar postingan tersebut segera dihapus dari media sosial.
“Saya langsung menelpon Mumun dan meminta agar postingan tersebut dihapus. Jika dibiarkan, sama saja membenarkan narasi yang ada di postingan tersebut. Saya merasa sangat dirugikan,” ungkapnya.
Mari menutup pernyataannya dengan berterima kasih atas masukan dari Laskar NKRI dan memastikan bahwa KPU akan tetap netral dalam Pilkada 2024.
“Kami pastikan, netralitas KPU akan tetap terjaga dalam pelaksanaan Pilkada,” tandasnya. (***)
