Massa bermaksud melakukan audiensi langsung dengan Kepala Bidang terkait, Bapak Tri, guna meminta kejelasan langkah taktis pemerintah daerah.
Karawang, otentiknews.click — Eskalasi ketegangan mewarnai suasana di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang pada Jumat (08/05/2026) pagi.
Ratusan massa dari aliansi organisasi kemasyarakatan (ormas) mengepung kantor tersebut untuk menuntut akuntabilitas terkait buruknya infrastruktur jalan yang kian meresahkan warga.
Aksi ini dipicu oleh keprihatinan mendalam atas kerusakan jalan di berbagai titik strategis Karawang yang dinilai tidak hanya menghambat ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan nyawa pengguna jalan.
Massa bermaksud melakukan audiensi langsung dengan Kepala Bidang terkait, Bapak Tri, guna meminta kejelasan langkah taktis pemerintah daerah.
Polemik administrasi: Surat “Ghaib” yang ditemukan
Situasi sempat memanas di lobi kantor saat staf internal Dinas PUPR berdalih belum menerima surat permohonan audiensi dari pihak ormas. Namun, klaim tersebut langsung dipatahkan setelah perwakilan massa menunjukkan bukti pengiriman surat yang telah dilakukan sejak Selasa, 5 Mei 2026.
Ketegangan mereda namun berganti menjadi kritik tajam setelah pengecekan pada sistem komputerisasi internal dinas menunjukkan bahwa surat tersebut nyatanya telah terregistrasi secara resmi. Ketidaksinkronan data administrasi ini sempat memicu adu argumen alot sebelum akhirnya pihak dinas bersedia membuka ruang dialog.
Mediasi Polsek Karawang Kota
Guna mencegah terjadinya gesekan fisik, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Karawang Kota yang dipimpin langsung oleh Kompol Ali segera melakukan tindakan preventif.
Melalui pendekatan persuasif, pihak kepolisian berhasil memediasi kedua belah pihak sehingga massa bersedia menahan diri dan masuk ke meja audiensi.
Hasil audiensi: Belum ada solusi konkret
Sangat disayangkan, Kepala Dinas PUPR Karawang tidak hadir dalam pertemuan krusial tersebut. Massa hanya ditemui oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Bapak Dani.
Dalam pernyataannya, salah satu pimpinan ormas menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah bentuk penyambung lidah masyarakat yang kecewa. “Kami hadir untuk menuntut hak masyarakat atas infrastruktur yang layak. Sangat disayangkan birokrasi seolah menutup mata terhadap urgensi ini,” cetusnya di lokasi aksi.
Hingga berita ini dirilis, audiensi tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Pihak PUPR Karawang belum memberikan rincian teknis maupun jadwal perbaikan terhadap titik-titik kerusakan jalan yang dikeluhkan.
Akan ada aksi susulan
Ketidakpastian jawaban dari pihak dinas memicu reaksi keras dari gabungan ormas. Mereka menyatakan sikap akan kembali melakukan audiensi susulan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan masyarakat tidak segera dipenuhi secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.
Kini, publik menunggu langkah nyata dari Pemkab Karawang untuk membuktikan profesionalismenya dalam merespons aspirasi serta menjamin keselamatan warga di jalan raya. (red).
