Rakor tersebut sekaligus dijadikan ajang silaturahmi dan halal bihalal antar pengurus dan para anggota APDESI Kabupaten Karawang, dan dihadiri Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karawang yang menyampaikan pemaparan terkait implementasi penggunaan anggaran untuk program pembangunan
Karawang, otentiknews – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) menjelang Musyawarah Cabang (Muscab) yang agenda utamanya pemilihan ketua APDESI Karawang periode 2025-2030.
Rakor tersebut sekaligus dijadikan ajang silaturahmi dan halal bihalal antar pengurus dan para anggota APDESI Kabupaten Karawang, dan dihadiri Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karawang yang menyampaikan pemaparan terkait implementasi penggunaan anggaran untuk program pembangunan di desa, bertempat di Batiqa Hotel Karawang, Kamis (8/5/2025).
Ketua DPC Apdesi Karawang, H. Margono mengatakan, berdasarkan hasil Rakor hari ini, pihaknya memutuskan Muscab Apdesi Karawang akan dilaksanakan setelah pelantikan pengurus DPD Apdesi Provinsi Jawa Barat.
“Setelah pelantikan Ketua DPD Apdesi selesai, kami akan segera membentuk panitia rapat untuk pemilihan ketua DPC Apdesi Karawang,” ucap Margono kepada awak media, Kamis (8/5/2025).
Margono menyampaikan, untuk pemilihan ketua DPC Apdesi mendatang, pihaknya memberikan ruang bagi dinamika internal organisasi untuk menentukan arah kepemimpinan ke depan, mayoritas anggota memberikan dukungan kepada saya untuk melanjutkan kepemimpinan di Apdesi Karawang,
“Saya menyatakan siap, jika mendapatkan mandat dari rekan- rekan untuk kembali memimpin Apdesi Karawang,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu pengurus Apdesi Karawang, Alex Sukardi menyampaikan, pentingnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, pihaknya mengingatkan para kepala desa untuk menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat.
“Sedekat apapun kami dengan organisasi, jika menyangkut pelanggaran hukum, tidak ada kompromi,” ungkapnya.
“Kami mengimbau teman-teman Kepala Desa untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Jika ada pelanggaran, akan kami tindak lanjuti, bahkan jika sudah tidak bisa ditindaklanjuti di tingkat kami, akan kami serahkan kepada pihak yang berwenang,” pungkasnya. (***).
