Menurut H. Budiwanto, Komisi II tidak sekadar meminta penambahan anggaran bagi perangkat daerah mitra kerja. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan adanya konsistensi antara tema pembangunan, target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan besarnya dukungan fiskal yang diberikan.
Bandung, otentiknews.click – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Budiwanto, S.Si., M.M., meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD menyelaraskan struktur belanja APBD 2027 dengan tema dan target pembangunan Jawa Barat.
Menurut H. Budiwanto, Komisi II tidak sekadar meminta penambahan anggaran bagi perangkat daerah mitra kerja. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan adanya konsistensi antara tema pembangunan, target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan besarnya dukungan fiskal yang diberikan.
Komisi II meminta TAPD memastikan anggaran mengikuti prioritas pembangunan dan tidak berhenti sebagai narasi dalam dokumen perencanaan.
“Jangan sampai dokumen perencanaan berbicara tentang produktivitas, ketahanan pangan, lapangan kerja, hilirisasi, dan ekonomi kerakyatan, tetapi perangkat daerah yang menjadi mesin penggeraknya justru memperoleh ruang fiskal yang terlalu kecil,” ujar H. Budiwanto dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Tema RKPD Jawa Barat 2027 adalah “Pengembangan Produktivitas Perekonomian Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pembangunan.”
Tema tersebut diarahkan untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan penguatan produktivitas, investasi, kualitas sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan.
Tahun 2027 juga memasuki titik tengah pelaksanaan RPJMD Jawa Barat 2025–2029 sehingga menjadi tahun penting untuk mengukur ketercapaian target kepala daerah.
Mantan Ketua DPD PKS Karawang ini menilai, postur anggaran harus memperlihatkan keberpihakan nyata kepada sektor yang menghasilkan produksi, pendapatan, dan kesempatan kerja.
Karena itu, dinas yang menangani pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, perdagangan, industri, koperasi dan UMKM, serta pariwisata harus memperoleh dukungan yang sebanding dengan tanggung jawabnya.
“Kami ingin melihat apakah anggaran benar-benar mengikuti prioritas atau prioritas hanya berhenti sebagai narasi dalam dokumen perencanaan,” tegasnya. (red)
