“Toleransi bukan sekadar slogan, seremoni, atau jargon indah dalam pidato pejabat. Toleransi seharusnya hadir dalam tindakan nyata untuk menghormati perbedaan dan menjaga persaudaraan. Ironisnya, di Cikopo justru muncul persoalan serius di antara sesama warga akibat perbedaan sikap terhadap proses pendirian rumah ibadah,” tulis Tim Hukum PUP Purwakarta dalam rilis resminya.Â
Purwakarta, otentiknews.click — Bertepatan dengan peringatan Hari Toleransi Internasional yang jatuh pada Senin (16/11/2026), Tim Hukum PUP Purwakarta merilis catatan kritis terkait polemik proses pendirian Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.
Dalam keterangannya, Tim Hukum PUP Purwakarta menilai proses tersebut justru memicu gesekan dan keretakan sosial di tengah masyarakat setempat.
Mereka mempertanyakan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purwakarta yang dinilai belum mampu menjaga kondusivitas sosial di tingkat warga.
“Toleransi bukan sekadar slogan, seremoni, atau jargon indah dalam pidato pejabat. Toleransi seharusnya hadir dalam tindakan nyata untuk menghormati perbedaan dan menjaga persaudaraan. Ironisnya, di Cikopo justru muncul persoalan serius di antara sesama warga akibat perbedaan sikap terhadap proses pendirian rumah ibadah,” tulis Tim Hukum PUP Purwakarta dalam rilis resminya, Senin (16/11/2026).

*Soroti Perubahan Data Dukungan dan Dugaan Transaksi
Tim Hukum PUP Purwakarta menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk beribadah. Namun, mereka menekankan bahwa hak tersebut tidak boleh mengabaikan kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang sah.
Mereka menyoroti kejanggalan perubahan data dukungan warga yang dinilai tidak wajar. Berdasarkan berita acara musyawarah pada 3 Mei 2026, tercatat sebanyak 47 warga menyatakan penolakan dan 28 warga menyatakan persetujuan.
Namun, pada perkembangan berikutnya, muncul data baru yang menyebutkan adanya 125 warga menyetujui pembangunan gereja tersebut.
Selain lonjakan angka dukungan, Tim Hukum PUP Purwakarta juga menyoroti dugaan adanya praktik pemberian sejumlah uang kepada warga demi memperoleh tanda tangan persetujuan lingkungan.
“Jika dugaan tersebut benar, maka persoalannya bukan lagi sekadar perbedaan pendapat. Ada persoalan integritas, etika pemerintahan, dan konsekuensi hukum yang harus diperiksa secara serius. Toleransi tidak boleh dibangun melalui transaksi dan kerukunan tidak boleh dibeli dengan uang,” tegas pernyataan tersebut.
*Uji Keabsahan Administrasi Sesuai PBM 2 Menteri
Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 (khususnya Pasal 13, 14, dan 15), Tim Hukum PUP Purwakarta meminta agar keabsahan dokumen administrasi pendirian GKPS Cikopo diuji secara transparan.
Beberapa poin krusial yang dipertanyakan meliputi:
• Mekanisme verifikasi independen terhadap syarat minimal 60 dukungan masyarakat setempat.
• Keabsahan dan kesukarelaan tanda tangan warga tanpa adanya unsur imbalan atau tekanan.
• Dasar verifikasi perubahan data dukungan dari berita acara 3 Mei 2026 menjadi 125 orang.
• Pelaksanaan musyawarah dan mufakat di internal rapat FKUB sebagai syarat penerbitan rekomendasi tertulis.
“Terpenuhinya angka persyaratan secara administratif tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh proses pembentukannya telah berlangsung secara sah dan berintegritas,” lanjut pernyataan itu.
*Desak FKUB Jabar dan Forkopimda Bertindak Objektif
Atas polemik yang berlarut-larut ini, Tim Hukum PUP Purwakarta mendesak FKUB Provinsi Jawa Barat untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan turun langsung ke Desa Cikopo guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekomendasi dan verifikasi yang telah berjalan.
Selain itu, desakan juga ditujukan kepada Bupati Purwakarta, Sekretaris Daerah, Kesbangpol, Kementerian Agama, aparat penegak hukum, serta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Purwakarta agar tidak terburu-buru menganggap persoalan telah selesai.
“Lakukan pemeriksaan secara objektif, terbuka, dan tidak memihak. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada masyarakat dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika ditemukan pelanggaran, jangan ada pihak yang dilindungi hanya karena dibungkus narasi toleransi,” pungkas Tim Hukum PUP Purwakarta. (red)


