Komitmen tersebut disampaikan dalam tahapan wawancara Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) yang dilaksanakan secara daring dari Gedung Bupati Karawang pada Jumat (25/9/2026).
Karawang, otentiknews.click – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Karawang menegaskan komitmennya untuk memacu transformasi digital pelayanan publik, beralih dari pendekatan sektoral menuju sistem pemerintahan digital yang terintegrasi penuh.
Komitmen tersebut disampaikan dalam tahapan wawancara Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026 bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) yang dilaksanakan secara daring dari Gedung Bupati Karawang pada Jumat (25/9/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, menyampaikan apresiasi mendalam kepada KemenPAN RB atas terselenggaranya evaluasi terstruktur tersebut, yang meliputi penilaian mandiri, penilaian dokumen, hingga tahap konfirmasi wawancara langsung.
Pihaknya menekankan bahwa proses evaluasi ini tidak sekadar ditujukan untuk meraih skor atau capaian angka semata.
Menurutnya, evaluasi ini merupakan sarana introspeksi penting guna mengukur sejauh mana efektivitas transformasi digital di lingkungan Pemkab Karawang.
”Evaluasi ini tidak semata-mata untuk melihat capaian angka saja, tetapi sebagai sarana untuk mengukur sejauh mana transformasi digital telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Karawang. Pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi dasar bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan penguatan pelayanan pemerintah digital,” tegas Sekda Karawang.
Lebih lanjut, Sekda memaparkan bahwa Pemkab Karawang telah menyelesaikan tahapan penilaian mandiri yang mencakup 7 aspek dan 20 indikator dengan perolehan hasil yang memuaskan.
Meskipun demikian, adanya catatan selisih (gap) antara hasil penilaian mandiri dan penilaian dokumen oleh tim asesor eksternal dijadikan momen penting untuk klarifikasi, pendalaman, serta memastikan kesesuaian faktual antara dokumen dan implementasi riil di lapangan. (***)
