Elyasa menyatakan sepakat dengan suara kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya mempertanyakan urgensi serta kejelasan alokasi dana kegiatan bernilai miliaran rupiah tersebut.
Karawang, otentiknews.click — Ketua Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Kabupaten Karawang, H. Elyasa Budianto, SH., MH., menyoroti tajam kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait penyelenggaraan Kirab Mahkota Binokasih dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda.
Elyasa menyatakan sepakat dengan suara kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya mempertanyakan urgensi serta kejelasan alokasi dana kegiatan bernilai miliaran rupiah tersebut.
Sepakat dengan Kritik DPRD Jabar
Menurut Elyasa, langkah anggota dewan provinsi dalam mengkritisi kebijakan Gubernur Jabar sudah sangat tepat dan mewakili kegelisahan masyarakat.
Ia menilai perayaan kebudayaan berskala besar semestinya mengedepankan asas keterbukaan informasi publik, terutama mengenai pembiayaan.
“Kami di KAMI Karawang mendukung penuh sikap kritis DPRD Jabar. Kebijakan kepala daerah tidak boleh lepas dari kontrol publik dan legislatif, apalagi jika menyangkut mobilisasi massa dan serangkaian acara seremonial panjang di berbagai daerah,” ujar Elyasa dalam keterangan resminya kepada redaksi otentiknews.click. Jum’at (15/05/2026).
Mempertanyakan Sumber Anggaran: APBD atau Non-APBD?
Secara khusus, Elyasa mempertanyakan asal-usul modal pembiayaan Kirab Mahkota Binokasih yang disebut-sebut menelan biaya hingga Rp2,7 miliar.
Ia menegaskan bahwa publik berhak mendapatkan jawaban yang valid.
“Pertanyaan mendasarnya, kirab mahkota ini sumber anggarannya dari mana?” cecar Elyasa.
Ia merinci dua kemungkinan persoalan anggaran yang harus dijawab oleh Pemprov Jabar secara klir:
* Jika bersumber dari APBD: Apakah pengalokasian dana sebesar itu sudah mendapatkan persetujuan resmi dari DPRD Jabar dalam pos anggaran Disparbud? Di tengah banyaknya prioritas pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga, apakah angka tersebut proporsional?
* Jika bukan bersumber dari APBD: Dari kantong mana anggaran miliaran tersebut ditutupi? Jika melibatkan pihak ketiga, dana CSR, atau sponsor, mekanisme pertanggungjawabannya harus transparan agar tidak menimbulkan prasangka politik maupun potensi benturan kepentingan.
Desak Akuntabilitas Gubernur Jabar
Mengakhiri pernyataannya, praktisi hukum asal Karawang ini meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk tidak antikritik dan segera membeberkan laporan anggaran secara transparan kepada publik.
“Jangan sampai kegiatan yang mengatasnamakan pelestarian adat dan identitas budaya Sunda ini justru menyisakan tanda tanya besar mengenai akuntabilitas keuangan daerah,” pungkasnya. (red)
