Menanggapi langkah taktis tersebut, H. Budiwanto menegaskan bahwa penanganan kekeringan membutuhkan kerja bersama dan tidak boleh hanya bersifat reaktif saat kondisi sudah darurat.
Karawang, tentiknews.click – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Karawang–Purwakarta, H. Budiwanto, S.Si, MM, mendukung penuh langkah kolaboratif pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko kekeringan yang mulai berdampak pada lahan pertanian di Kabupaten Karawang.
Langkah cepat ini diambil menyusul penurunan debit air irigasi yang menyebabkan sekitar 1.000 hektare sawah di Kecamatan Pakisjaya terdampak kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen. Kondisi kritis tersebut langsung direspons melalui koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Karawang, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Perum Jasa Tirta (PJT) II.
Sinergi Lintas Sektor dan Normalisasi Saluran
Dalam penanganannya, Pemkab Karawang memperkuat pembagian peran hingga tingkat kecamatan dan desa untuk mengelola sampah yang berpotensi menyumbat aliran air. Sinergi bersama BBWS dan PJT II juga diperkuat guna mengoptimalkan pemeliharaan jaringan irigasi, mulai dari saluran primer, sekunder, hingga tersier.
Mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertanian menurunkan 20 unit alat berat untuk mempercepat proses pengerukan dan pembersihan saluran air. Sementara itu, Kementerian PUPR fokus membenahi infrastruktur irigasi agar distribusi air menuju lahan pertanian warga berjalan optimal.
Di sisi lain, Pemkab Karawang berkomitmen penuh mempertahankan hampir 87 ribu hektare lahan sawah teknis dari tekanan alih fungsi lahan. Hal ini dilakukan demi menjaga target produktivitas pertanian Karawang tetap stabil di angka 1,45 juta ton gabah kering panen per tahun.
Respons Legislator: Mitigasi Harus Jadi Budaya
Menanggapi langkah taktis tersebut, H. Budiwanto menegaskan bahwa penanganan kekeringan membutuhkan kerja bersama dan tidak boleh hanya bersifat reaktif saat kondisi sudah darurat.
“Saya menyambut baik langkah cepat dan kolaborasi yang dilakukan dalam mengantisipasi kekeringan ini. Karawang merupakan salah satu lumbung pangan yang sangat penting, sehingga ketersediaan air dan keberlangsungan produksi pertanian harus benar-benar kita jaga bersama,” ujar mantan Ketua DPD PKS Karawang tersebut.
Menurutnya, dinamika iklim saat ini harus menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola air pertanian dari hulu hingga hilir. Infrastruktur irigasi, kebersihan saluran, sistem pompanisasi, serta sarana pendukung lainnya harus dipastikan siap kapan pun petani membutuhkan.
“Mitigasi harus menjadi budaya dalam pengelolaan pertanian kita. Jangan menunggu sawah kekeringan baru bergerak. Kita perlu memastikan sumber air, saluran irigasi, dan sarana pendukungnya siap sebelum musim tanam, sehingga petani memiliki kepastian air dan produksi pangan tetap terjaga,” ungkapnya.
Soroti Masalah Sampah di Saluran Irigasi
Budiwanto juga memberikan perhatian serius pada persoalan sampah di saluran irigasi. Menurutnya, sumbatan sampah bukan hanya masalah lingkungan, tetapi berdampak langsung pada terhambatnya pasokan air ke sawah-sawah warga.
“Air adalah salah satu kunci kehidupan pertanian. Ketika air tersedia dan tata kelolanya baik, petani lebih tenang menanam, produktivitas bisa dipertahankan, dan ketahanan pangan semakin kuat. Karena itu, saya berharap kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga masyarakat terus diperkuat,” tambahnya.
Ia berharap program mitigasi ini tidak sekadar menjadi solusi jangka pendek, melainkan titik balik dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air untuk menghadapi dampak perubahan iklim di masa depan.
“Menjaga Karawang sebagai lumbung pangan berarti menjaga lahannya, menjaga airnya, dan tentu menjaga petaninya. Insyaallah dengan kolaborasi yang kuat, ancaman kekeringan dapat kita tekan dan keberlanjutan produksi pangan tetap terjaga,” pungkas Budiwanto. (red)
