Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras menyelaraskan alokasi anggaran.
Karawang, otentiknews.click – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Sidang Paripurna DPRD Karawang yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (30/9/2026).
Dalam rapat paripurna tersebut, terdapat tiga agenda utama yang dibahas dan disetujui bersama, yaitu:
*Persetujuan dan penetapan Raperda Perubahan APBD T.A 2026.
*Perubahan Surat Keputusan (SK) DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
*Pembentukan tim penyusun perubahan Tata Tertib (Tatib) DPRD.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras menyelaraskan alokasi anggaran.
Kedua tim dinilai berhasil mengatasi kendala defisit fiskal yang sempat muncul di awal pembahasan, hingga akhirnya menghasilkan formula anggaran yang realistis, terukur, dan responsif.
“Atas nama Pemerintah Daerah Karawang, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada Banggar DPRD dan tim TAPD yang berhasil mengatasi dan merumuskan penyesuaian program serta alokasi anggaran yang responsif terhadap dinamika kebutuhan daerah,” ujar Bupati Aep.
Selain pengesahan Perubahan APBD 2026, paripurna tersebut juga menetapkan dua keputusan strategis lain, yakni Perubahan SK DPRD terkait Propemperda Tahun 2026 serta pembentukan Tim Penyusun Perubahan Tatib DPRD.
Menindaklanjuti kesepakatan ini, Pemkab Karawang menginstruksikan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera menindaklanjuti penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mempercepat eksekusi program pembangunan di sisa tahun anggaran 2026. (red)
