Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Datar, S menegaskan bahwa gagasan pemekaran bukan sekadar wacana administratif, melainkan kebutuhan objektif yang lahir dari perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat yang terus meningkat.
Karawang, otentiknews.click – Karang Taruna Kecamatan Cikampek menyatakan dukungan resmi terhadap gagasan pembentukan Kabupaten Karawang Timur sebagai Daerah Otonom Baru (DOB). Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Kabupaten Karawang.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Cikampek Datar, S menegaskan bahwa gagasan pemekaran bukan sekadar wacana administratif, melainkan kebutuhan objektif yang lahir dari perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat yang terus meningkat.
Menurutnya, momentum tersebut semakin relevan dengan meningkatnya status Kepolisian Resor Karawang menjadi Polresta Karawang. Perubahan status kelembagaan itu dinilai mencerminkan pengakuan negara terhadap semakin kompleksnya kondisi sosial, pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, hingga urbanisasi di Kabupaten Karawang.
“Naiknya status Polres menjadi Polresta bukan hanya perubahan nomenklatur kelembagaan, tetapi juga menjadi indikator bahwa Karawang telah memasuki fase baru sebagai kawasan dengan karakter metropolitan yang semakin kuat. Kondisi ini harus menjadi perhatian dalam menata masa depan wilayah, khususnya Karawang bagian timur,” ujarnya Selasa (30/06/2026).
Ia menjelaskan, kawasan Karawang Timur yang meliputi Kecamatan Cikampek, Purwasari, Kotabaru, Jatisari, Tirtamulya, Banyusari, serta wilayah sekitarnya, telah berkembang menjadi kawasan strategis nasional dengan karakter ekonomi yang semakin mandiri, tingkat mobilitas tinggi, dan pertumbuhan yang pesat.
Dari sisi ekonomi, kawasan tersebut dinilai memiliki potensi besar melalui keberadaan kawasan industri, pusat logistik, jaringan distribusi nasional, akses jalan tol, jalur kereta api, hingga sektor pertanian produktif yang mampu menjadi penopang kapasitas fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah otonom baru.
Sementara secara sosiologis, meningkatnya jumlah penduduk, panjangnya rentang kendali birokrasi, serta kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks menjadi alasan perlunya pemerintahan yang lebih dekat, cepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Karang Taruna Kecamatan Cikampek juga menegaskan bahwa usulan pembentukan Kabupaten Karawang Timur memiliki landasan konstitusional dan yuridis, di antaranya:
* Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pembagian daerah dan pemerintahan daerah.
* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
* Serta berbagai regulasi teknis mengenai pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Dalam perspektif pembangunan, Karang Taruna Kecamatan Cikampek memandang pembentukan Kabupaten Karawang Timur sebagai langkah strategis untuk memperkuat demokrasi lokal, mempercepat pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Karawang.
Ia menegaskan bahwa semangat pemekaran bukanlah bentuk pemisahan dari Kabupaten Karawang sebagai daerah induk, melainkan bentuk pendewasaan tata kelola pemerintahan agar pembangunan dapat berlangsung lebih efektif, terukur, dan berkeadilan.
Karang Taruna Kecamatan Cikampek juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, organisasi kemasyarakatan, kepala desa, hingga seluruh pemangku kepentingan di wilayah timur Karawang untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pembentukan Kabupaten Karawang Timur sebagai kebutuhan strategis di masa depan.
“Naiknya status Polresta Karawang harus dibaca sebagai indikator objektif bahwa Karawang telah berkembang melampaui pola tata kelola administratif sebelumnya. Karena itu, sudah saatnya wilayah timur Karawang dipersiapkan untuk memiliki kemandirian pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih optimal dan pembangunan yang lebih merata,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan bahwa pemekaran daerah harus dimaknai sebagai instrumen untuk memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Pemekaran bukan sekadar membagi wilayah, tetapi mendekatkan negara kepada rakyat, mempercepat pembangunan, dan menata masa depan secara yang lebih adil” pungkasnya. (red)
