“Jujur harus kami katakan, kita sudah gerah dengan kebijakan Pemerintah yang tidak Pro Rakyat, khususnya kenaikan PBB, hingga 400%, yang kami nilai memberatkan masyarakat,” ucap Enjang melalui rilis resminya kepada otentiknews.click Sabtu (1/11/2025).
Karawang, otentiknews.click – Menindak lanjuti hasil Rapat Ormas, LSM, dan Paguyuban yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (Komando), Ketua Umum Gerakan Siliwangi Indonesia (GSI), H. Enjang Efendi, SE.,SH.,C.MD., Menyatakan sikap mendukung penuh langkah yang dilakukan Koalisi.
“Jujur harus kami katakan, kita sudah gerah dengan kebijakan Pemerintah yang tidak Pro Rakyat, khususnya kenaikan PBB, hingga 400%, yang kami nilai memberatkan masyarakat,” ucap Enjang melalui rilis resminya kepada otentiknews.click Sabtu (1/11/2025) malam.
Lebih lanjut H. Enjang mengatakan bahwa selain Memberatkan warga, produk Hukum Kepbup tersebut dinilai cacat hukum, karena bertentangan dengan undang-undang PMK, Bupati dinilai ceroboh mengeluarkan Keputusan, tanpa memperhatikan peraturan lebih atas, hanya Perda yang dijadikan dasar, yang juga Perda tersebut tidak sejalan dengan UU.
“Baik Kepbup maupun Perda itu kami nilai cacat hukum, kami sudah mengkajinya, dan ditemukan adanya ketidak sesuaian antara Kepbup, Perda dengan Undang-Undang,” ujarnya.
“Terkait dengan alasan 9 tahun tidak mengalami kenaikan PBB, itu salah Pemerintah, kenapa tidak dilakukan secara berkala, karena di Undang-Undang sudah di sebutkan, Pemerintah Daerah dapat menaikan PBB secara berkala, seperti setahun sekali dan tiga tahun sekali, jangan kemudian tiba tiba Bupati dengan Kepbup nya menaikan sampai 400%, dan lebih lucu lagi kenaikan ini di tengah situasi ekonomi yang sulit bagi masyarakat,” tutur Enjang, Sabtu (1/11/2025).
Lebih lanjut ia meminta Bupati Karawang untuk mencabut Kepbup dan mengevaluasinya, tidak memaksakan Peraturan, apalagi aturan ini cacat hukum, mahasiswa sudah mengingatkan, gugatan sudah di layangkan.
“Jika Bupati tidak bersikap, kami pastikan akan gerudug Pemda Karawang, kami siap turunkan 1000 Anggota, bergabung dengan Komando, menyikapi Kenaikan 400% pajak, dan bukan hanya itu kami juga siap menjadi Garda terdepan untuk mengganyang oknum pejabat yang Korup, khususnya di dinas PUPR, yang kami dapatkan ada oknum Kabid bergaya Sultan,” pungkasnya. (***).
