Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Karawang, Drs. H. Asip Suhendar, M.Si., CGCAE, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hadir langsung dalam konsultasi tersebut.
Karawang, otentiknews.click – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengambil langkah strategis dengan mengonsultasikan hasil reviu penataan perencanaan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk Tahun Anggaran 2027 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh usulan berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., didampingi Inspektur Daerah Kabupaten Karawang, Drs. H. Asip Suhendar, M.Si., CGCAE, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hadir langsung dalam konsultasi tersebut.
Konsultasi ini merupakan tindak lanjut atas perhatian serta pendampingan KPK terhadap tata kelola perencanaan dan penganggaran Pokir di Kabupaten Karawang.
Sebagai bentuk keseriusan pembenahan, Inspektorat Daerah bersama OPD penerima Pokir telah melaksanakan reviu, verifikasi, serta validasi terhadap seluruh usulan—baik dari aspek administrasi maupun kesesuaian kebutuhan di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, Plt. Direktur Penuntutan KPK, Joko Hermawan, mengingatkan pentingnya memastikan seluruh tahapan pengelolaan Pokir berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut mencakup proses pemilihan usulan kegiatan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hingga penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang harus dilakukan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, PIC Koordinator Supervisi Wilayah Jawa Barat KPK, Irawati, menegaskan bahwa usulan Pokir yang tidak memenuhi ketentuan, baik dari aspek administrasi maupun kondisi faktual di lapangan, tidak dapat dipaksakan untuk dianggarkan.
“Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pengajuan Pokir, baik secara administrasi maupun kondisi di lapangan, maka usulan tersebut tidak akan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2027,” tegas Irawati.
Melalui langkah pengawasan dan koordinasi ketat ini, Pemkab Karawang berharap tata kelola anggaran daerah ke depan semakin transparan, akuntabel, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Irawati juga menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman bahwa pengelolaan Pokir tidak semata-mata berorientasi pada besaran pagu anggaran.
Pokir harus dipandang sebagai program atau bentuk aspirasi masyarakat yang harus diterjemahkan menjadi kegiatan yang jelas, sesuai kebutuhan, memiliki dasar perencanaan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui proses reviu, verifikasi, dan validasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola Pokir dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta ketepatan sasaran.
Langkah ini juga menjadi bagian dari sinergi Pemkab Karawang bersama KPK dalam memastikan APBD dikelola secara bertanggung jawab, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan Kabupaten Karawang. (red)


