“Kirab Binokasih memang melestarikan sejarah, namun tanpa penyelesaian masalah mendasar rakyat, acara tersebut dianggap melukai perasaan warga yang masih tinggal di pengungsian atau daerah rawan banjir”.
Karawang, otentiknews.click – Penyelenggaraan Kirab Binokasih yang digelar secara megah di lebih dari lima kabupaten dengan konsep “gebyar” memicu kritik tajam dari praktisi hukum dan aktivis Karawang, H. Elyasa Budianto, S.H., M.H. Di tengah narasi “Efisiensi Anggaran” yang sering didengungkan pemerintah, kemegahan acara ini justru dianggap sebagai ironi di atas penderitaan warga Karawang yang masih dihantui banjir dan janji-janji pembangunan yang tak terealisasi.
1. Anggaran Non-APBD: Dari Mana Sumbernya?
H. Elyasa Budianto mempertanyakan transparansi sumber anggaran kirab yang diklaim bukan berasal dari APBD.
“Jika bukan dari APBD, lalu dari mana? Apakah dari sumbangan pihak ketiga (investor) yang tidak mengikat? Ini menjadi tanda tanya besar bagi publik. Jangan sampai acara budaya hanya dijadikan kedok untuk kepentingan tertentu, sementara transparansinya nihil,” tegas Elyasa, Minggu (10/05/2026).
Menurutnya, penggunaan dana non-APBD yang sangat besar tanpa audit terbuka hanya akan melahirkan spekulasi negatif di tengah masyarakat.
2. Esensi Budaya vs Realita Infrastruktur: Sungai Buntu dan Banjir
Elyasa menyoroti manfaat langsung acara tersebut bagi rakyat kecil. Ia menunjuk fakta lapangan mengenai proyek normalisasi sungai yang mangkrak.
“Katanya untuk rakyat, tapi lihat di belakang Resinda Mall; sungai buntu, air mandek! Mana esensi manfaatnya jika infrastruktur vital untuk mencegah banjir justru diabaikan? Rakyat butuh sungai yang mengalir, bukan sekadar arak-arakkan mahkota,” lanjutnya.
Proyek normalisasi sungai yang sebelumnya didorong Gubernur Jabar kini dinilai mengalami kendala serius dan terkesan “tebang pilih”.
3. Menagih Janji Relokasi 400 Rumah Warga Wadas & Sukamakmur
Kritik paling keras dialamatkan pada nasib sekitar 400 kepala keluarga di Desa Wadas dan Sukamakmur yang rumahnya hancur/tergusur namun hingga kini belum mendapatkan ganti rugi atau relokasi yang layak.
“Pemerataan pembangunan di Karawang itu hanya isapan jempol. Warga di Wadas dan Sukamakmur sampai saat ini masih menagih janji relokasi. Mana buktinya? Rumah mereka sudah hancur, tapi pemerintah justru sibuk dengan seremonial kirab antar kabupaten,” tegas Elyasa.
Ia menegaskan bahwa keadilan bagi korban penggusuran jauh lebih mendesak daripada panggung budaya lintas daerah.
Lebih lanjut Elyasa Budianto mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera fokus pada pemerataan infrastruktur dan menyelesaikan sengketa lahan serta hak tempat tinggal warga.
“Kirab Binokasih memang melestarikan sejarah, namun tanpa penyelesaian masalah mendasar rakyat, acara tersebut dianggap melukai perasaan warga yang masih tinggal di pengungsian atau daerah rawan banjir,” pungkasnya. (red).
