Ketua FTA Karawang, Elyasa Budianto mengatakan, hari serentak, seperti di Surabaya dan Jakarta, FTA melaksanakan Deklarasi gerakan rakyat melawan penguasa korup dan melawan oligarki
Karawang, otentiknews.click – Diduga ada intimidasi dari pihak tertentu, Deklarasi Rakyat Melawan Penguasa Korup dan Deklarasi Rakyat Anti Oligarki yang di inisiasi Forum Tanah Air (FTA) yang semula di jadwalkan di kediaman Sadeli sebagai koordinator Nelayan Muara Cilamaya, terpaksa harus di batalkan, Rabu (8/1/2025).
Namun Deklarasi tersebut tetap berjalan dengan berpindah lokasi ke kantor hukum Elyasa Budianto di jalan raya Cilamaya-Cikalong, dengan dihadiri Sekjen DPP FTA, Ketua DPW FTA Jabar, Ketua DPC FTA Karawang serta para nelayan Cilamaya dan Subang.
Ketua FTA Karawang, Elyasa Budianto mengatakan, hari serentak, seperti di Surabaya dan Jakarta, FTA melaksanakan Deklarasi gerakan rakyat melawan penguasa korup dan melawan oligarki.
“Seperti halnya di Kabupaten Karawang, ada Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu PLTGU Jawa Satu Power yang merugikan rakyat nelayan Muara Cilamaya, yang dimana adanya PSN Jawa Satu Power tersebut berdampak pada penghasilan nelayan, kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem laut,” ucapnya, Rabu (8/1/2025)
Di katakan Elyasa, pada Deklarasi ini, rakyat nelayan Muara Cilamaya mendapat dukungan dari FTA, agar tuntutan para nelayan di kabulkan pada gugatan class action yang saat ini masih berjalan di Pengadilan Negeri Karawang, kami akan melawan terus penguasa korup dan oligarki hingga rakyat nelayan Muara Cilamaya mendapatkan keadilan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, ketua DPW FTA Jawa Barat, Syafril Muzamil menyampaikan, pihaknya hadir di deklarasi ini untuk mendampingi dan memperjuangkan rakyat nelayan Muara Cilamaya yang penghasilan sehari hari dari menangkap ikan harus hilang karena adanya proyek PLTGU Jawa Satu Power.
“Kami mendesak kepada Pemerintahan Presiden Prabowo agar segera mengevaluasi adanya PSN yang merugikan rakyat, khususnya di Kabupaten Karawang dan umum di seluruh Indonesia demi terciptanya rakyat yang sejahtera dari segi ekonomi dan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen DPP FTA, Ida Kusdianti mengatakan, pada intinya kami tidak menolak dan menghalang halangi adanya PSN, namun pada proses PSN jangan sampai merugikan rakyat, jangan sampai adanya PSN malah menghilangkan hak hak rakyat, maka jika ada PSN yang dapat merugikan rakyat, Pemerintah harus segera mengevaluasi bahkan harus membatalkan PSN tersebut.
“Kepada rakyat nelayan Muara Cilamaya, jangan takut menyuarakan kebenaran, jangan takut menuntut hak hak yang telah hilang dengan adanya PSN PLTGU, jangan takut diintimidasi ataupun pengancaman, teruslah menyuarakan kebenaran hingga mendapatkan keadilan,” pungkasnya. (caw/red)
