12.3 C
New York
Rabu, November 11, 2026
spot_img

Sikapi Kasus KPR BTN, PT BAS Nyatakan Sikap Kooperatif dan Dukung Kejari Karawang

spot_img

Plt Direktur Utama PT BAS, Bobby, yang didampingi oleh General Manager (GM) H. Asep Irawan Syafei yang akrab disapa Kang AIS, dalam konferensi pers bersama insan pers di Lapak Ngopi, Selasa (11/8/2026), menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan koperatif dalam membantu apar

Karawang, otentiknews.click – PT Bumi Artha Sedayu (BAS) selaku pengembang Perumahan Kartika Residence Karawang menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang terkait dugaan kasus Kredit Pemilikan Rumah (KPR) fiktif yang diduga melibatkan oknum internal PT BAS dan oknum pegawai BTN Karawang.

Foto: Plt Direktur Utama PT BAS, Bobby (kanan) yang didampingi oleh General Manager (GM) H. Asep Irawan Syafei yang akrab disapa Kang AIS (kiri)

Plt Direktur Utama PT BAS, Bobby, yang didampingi oleh General Manager (GM) H. Asep Irawan Syafei yang akrab disapa Kang AIS, dalam konferensi pers bersama insan pers di Lapak Ngopi, Selasa (11/8/2026), menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan koperatif dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap perkara tersebut.

Berita Lainnya  Momentum Sumpah Pemuda 2026: DPKPP Karawang Ajak Generasi Muda Bersatu Wujudkan Kedaulatan Pangan Daerah

Perusahaan juga memastikan proses hukum berjalan secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Direksi PT BAS sepenuhnya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan pihak Kejari Karawang, serta mengambil sikap kooperatif untuk menuntaskan kasus ini secara jernih dan objektif,” kata Bobby.

Bobby menjelaskan, sejak munculnya (dugaan) praktik manipulasi data dan lain-lain beberapa tahun yang lalu, Direksi PT BAS sejatinya sudah mengambil sikap tegas dan sanksi terhadap para oknum di internal perusahaan.

“Untuk hal itu, ketika hal ini ditangani pihak Kejaksaan, kami merasa hal tersebut sebagai bagian dari pembenahan dan evaluasi bagi perusahaan, serta memastikan kejadian tersebut tidak akan terulang kembali,” ujarnya.

Bobby menegaskan, Direksi PT BAS sepenuhnya mengapresiasi langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Karawang. Sebagai bentuk tanggung jawab, perusahaan mengambil sikap kooperatif untuk membantu menuntaskan kasus ini secara jernih, adil, dan objektif.

Berita Lainnya  DPD PSI Karawang Terima Kunjungan Bawaslu, Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemilu Berkualitas

“Menyikapi praktik manipulasi data yang terjadi beberapa tahun lalu, pihak Direktur Utama PT BAS sebenarnya telah mengambil sikap tegas berupa sanksi kepada oknum-oknum di internal perusahaan yang terlibat. Dengan ditanganinya kasus ini oleh pihak Kejaksaan, manajemen memandang hal tersebut sebagai bagian dari pembenahan, evaluasi mendalam, sekaligus garansi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” tegasnya.

Perlindungan Hak Konsumen dan Tanggung Jawab ke Bank BTN

Tempat yang sama H. Asep Irawan Syafei atau kerap disapa Kang AIS menambahkan, PT BAS menjamin dan berkomitmen penuh untuk tetap melindungi hak-hak konsumen perumahan dalam mewujudkan rumah impian mereka.

Di samping itu, perusahaan menyatakan siap bertanggung jawab secara profesional untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang ada terhadap pihak BTN.

Berita Lainnya  Hendra Arya Mandalika Siap Kawal Jokowi di sidang Roy Suryo, Desak Jaksa Tuntut Tegas: Jangan biarkan fitnah merusak marwah bangsa!

Manajemen berkomitmen juga untuk segera menyelesaikan permasalahan hukum ini dengan sebaik-baiknya.

Hal ini dilakukan agar tujuan utama perusahaan dalam mewujudkan hunian yang layak serta terjangkau bagi masyarakat tidak terganggu.

Dengan penyelesaian yang baik, diharapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Karawang dapat kembali berjalan normal sebagaimana mestinya.

“Melalui pernyataan resmi ini, PT BAS berharap masyarakat dan para konsumen tetap tenang, karena manajemen memastikan operasional serta pemenuhan hak konsumen tetap menjadi prioritas utama perusahaan di tengah proses hukum yang berjalan,” pungkasnya.

Penanganan kasus dugaan KPR fiktif yang tengah ditangani Kejari Karawang perlu tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Setiap pihak yang disebut atau diperiksa dalam perkara tersebut memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (red).

BERITA LAINNYA

POLITIK

- Advertisement -spot_img

HUKUM & KRIMINAL

PERISTIWA

INDEKS

BERITA POPULER