Rapat ini fokus membahas progres tindak lanjut rencana aksi atas atensi KPK, sekaligus penguatan perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Jakarta, otentiknews.click – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen bersama tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, pada Kamis (10/9/2026).
Rapat ini fokus membahas progres tindak lanjut rencana aksi atas atensi KPK, sekaligus penguatan perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Pertemuan penting tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Karawang bersama unsur pimpinan dan fraksi DPRD.
Sementara dari pihak eksekutif, hadir jajaran perwakilan Pemda Karawang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala perangkat daerah terkait.
Momen ini menjadi langkah krusial untuk menyatukan langkah antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan APBD berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, KPK menekankan pentingnya membangun kepatuhan sejak awal proses perencanaan.
KPK mengingatkan bahwa setiap usulan kegiatan harus memiliki dasar yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Khusus mengenai pembahasan Pokir, KPK mendorong agar proses perencanaan dan penganggaran terus diperkuat melalui mekanisme verifikasi dan validasi yang lebih ketat.
Hal ini bertujuan agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dapat terintegrasi secara tepat dengan program prioritas pembangunan daerah. (red)
